Luwu Timur, Wartapost – Proyek pembangunan rehabilitasi satuan pendidikan di TK Pembina Kalaena, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, kini tengah menjadi sorotan tajam warga setempat. Sejumlah kejanggalan ditemukan oleh warga dalam proses pelaksanaan proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang, kegiatan tersebut merupakan program "Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan" di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Proyek ini dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan jumlah dana bantuan mencapai Rp399.261.000,00 dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, dimulai sejak 5 Agustus 2026.
Keresahan warga bermula dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Seorang warga Kalaena yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi bahan bangunan yang digunakan.
"Kami memantau proyek yang sedang berjalan, dan ada kejanggalan. Di bagian konstruksi, kami dapati besi behel yang digunakan terlihat dicampur-campur. Semestinya harus seragam sesuai aturan teknis, tapi ini ada penggunaan besi 6 mm dan besi 8 mm dalam struktur yang sama, yang kami khawatirkan akan berpengaruh pada kekuatan bangunan nanti," terangnya.
Tidak hanya masalah besi, warga tersebut juga menduga material lain yang digunakan berasal dari sumber yang tidak resmi atau ilegal.
"Kami menduga material pasir atau batu yang digunakan diambil langsung dari Sungai Kalaena, yang besar kemungkinan material tersebut bersifat ilegal karena tidak melalui mekanisme atau sumber resmi," imbuh sumber tersebut.
Berbekal temuan tersebut, warga mengaku sudah berupaya mendatangi TK Pembina Kalaena untuk melakukan konfirmasi langsung kepada kepala sekolah. Namun, upaya tersebut bertepuk sebelah tangan.
"Kami sudah mencoba menemui Kepala Sekolah TK Pembina Kalaena untuk menanyakan kejelasan temuan ini, sekaligus meminta klaraifikasi. Sayangnya, kepala sekolah menolak menerima kami dengan dalih sedang sibuk," ungkapnya dengan nada kecewa.
Menindaklanjuti dugaan tersebut, warga pun mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan demi memastikan transparansi dan kualitas pekerjaan yang menyangkut fasilitas pendidikan publik ini.
"Kami selaku warga meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur maupun dari tingkat provinsi segera memanggil pelaksana proyek untuk dimintai keterangan.
Ini adalah uang negara, dan sasarannya adalah sarana pendidikan anak-anak kita, jangan sampai pengerjaannya asal-asalan dan menggunakan material ilegal," tutup warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP maupun Dinas Pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi perihal keluhan dan dugaan yang disampaikan oleh warga ini. Tim redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini.
.jpg)
.jpg)
